Pendahuluan Program Pendidikan Subspesialis Obginsos dan Filosofi Pendekatan Biopsikososial

• Menjelaskan definisi, ruang lingkup, dan kedudukan Obstetri Ginekologi Sosial sebagai subspesialisasi dalam sistem pendidikan dokter subspesialis di Indonesia.
• Menguraikan determinan sosial kesehatan reproduksi perempuan dan relevansinya terhadap luaran obstetri-ginekologi.
• Mengidentifikasi landasan regulasi nasional yang membentuk kompetensi dan kewenangan klinis Konsultan Obstetri Ginekologi Sosial.
• Memetakan hubungan Buku Utama terhadap 13 buku tematik, dokumen Panduan Praktik Klinis (PPK) rumah sakit, dan pedoman program berbasis masyarakat.

Bab 1. Pendahuluan dan Filosofi Obstetri Ginekologi Sosial

Menjelaskan definisi, ruang lingkup, dan kedudukan Obstetri Ginekologi Sosial sebagai subspesialisasi dalam sistem pendidikan dokter subspesialis di Indonesia.

Menguraikan determinan sosial kesehatan reproduksi perempuan dan relevansinya terhadap luaran obstetri-ginekologi.

Mengidentifikasi landasan regulasi nasional yang membentuk kompetensi dan kewenangan klinis Konsultan Obstetri Ginekologi Sosial.

Memetakan hubungan Buku Utama terhadap 13 buku tematik, dokumen Panduan Praktik Klinis (PPK) rumah sakit, dan pedoman program berbasis masyarakat.

Obstetri Ginekologi Sosial adalah cabang subspesialisasi Obstetri dan Ginekologi yang memusatkan perhatian pada pencegahan komplikasi obstetri-ginekologi berkompleksitas sangat tinggi, refrakter, atau jarang dijumpai, melalui intervensi pada determinan sosial kesehatan serta promosi kesejahteraan reproduksi perempuan secara komprehensif dan berbasis bukti. Berbeda dengan subspesialisasi Obstetri dan Ginekologi lain yang umumnya berorientasi pada organ atau prosedur (mis. Fetomaternal, Onkologi Ginekologi, Uroginekologi Rekonstruksi), Obstetri Ginekologi Sosial berorientasi pada interaksi antara individu, keluarga, dan sistem sosial-komunitas tempat perempuan tersebut hidup, tanpa meninggalkan penguasaan klinis-prosedural yang menjadi ciri seorang dokter subspesialis.

Menurut Keputusan Ketua Konsil Kesehatan Indonesia Nomor HK.01.02/KKI/1318/2026 tentang Standar Kompetensi Dokter Spesialis dan Subspesialis Bidang Obstetri dan Ginekologi, Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial, atau Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Konsultan Obstetri Ginekologi Sosial, didefinisikan sebagai dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi dengan kualifikasi lanjutan yang memiliki kompetensi spesifik terukur untuk secara mandiri dan bertanggung jawab memberikan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan berbasis keluarga dan komunitas. Fokus utamanya adalah pencegahan komplikasi obstetri-ginekologi dengan kompleksitas sangat tinggi, refrakter, atau jarang, melalui penanganan determinan sosial kesehatan dan promosi kesejahteraan reproduksi perempuan, yang dijalankan secara komprehensif, berbasis bukti ilmiah, dengan efektivitas, keamanan, dan rasionalitas terapi yang terjamin dalam kerangka promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta tata kelola pelayanan yang bermutu dan mengutamakan keselamatan pasien (patient safety).

Ruang lingkup praktik subspesialis ini mencakup tiga domain besar yang saling terkait. Domain pertama adalah domain klinis biopsikososial, yaitu penatalaksanaan langsung pasien dengan masalah obstetri-ginekologi yang memiliki komponen sosial dominan — kehamilan remaja, kehamilan tidak diinginkan, kekerasan berbasis gender, gangguan mental perinatal, dan kontrasepsi pada kondisi komorbid kompleks. Domain kedua adalah domain manajerial dan tata kelola mutu, mencakup kepemimpinan dalam audit maternal-perinatal, sistem rujukan, dan keselamatan pasien di tingkat rumah sakit. Domain ketiga adalah domain program dan populasi berbasis masyarakat, yang menuntut kemampuan merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kesehatan reproduksi pada tingkat populasi, termasuk dalam situasi krisis kemanusiaan. Ketiga domain ini akan dibahas secara rinci pada Bab 2.

Determinan sosial kesehatan (social determinants of health) merujuk pada kondisi tempat seseorang lahir, tumbuh, hidup, bekerja, dan menua, yang dibentuk oleh distribusi uang, kekuasaan, dan sumber daya di tingkat global, nasional, dan lokal. Dalam konteks kesehatan reproduksi perempuan, determinan ini mencakup tingkat pendidikan, status ekonomi keluarga, akses terhadap fasilitas kesehatan, norma gender dan budaya, paparan kekerasan, serta kebijakan hukum yang berlaku. Bukti epidemiologis internasional maupun nasional secara konsisten menunjukkan bahwa kematian dan kesakitan ibu tidak terjadi secara acak, melainkan terkonsentrasi pada kelompok perempuan dengan kerentanan sosial berlapis: kemiskinan, keterbatasan pendidikan, tempat tinggal jauh dari fasilitas rujukan, dan posisi tawar yang lemah dalam pengambilan keputusan rumah tangga.

Determinan sosial bekerja melalui beberapa jalur yang dapat diidentifikasi secara klinis. Jalur pertama adalah keterlambatan (model "tiga terlambat" dari WHO): terlambat memutuskan mencari pertolongan, terlambat mencapai fasilitas kesehatan, dan terlambat mendapat penanganan adekuat setibanya di fasilitas. Ketiga keterlambatan ini masing-masing berakar pada faktor sosial — pengambilan keputusan yang dikuasai pihak lain dalam keluarga, keterbatasan transportasi dan biaya, serta ketimpangan kualitas layanan antarwilayah. Jalur kedua adalah akumulasi risiko biopsikososial sepanjang siklus hidup reproduksi, misalnya perempuan dengan riwayat kekerasan pada masa kanak berisiko lebih tinggi mengalami kehamilan remaja, gangguan mental perinatal, dan pola reproduksi yang tidak direncanakan pada masa dewasa. Jalur ketiga adalah interaksi determinan sosial dengan sistem layanan kesehatan itu sendiri, termasuk stigma tenaga kesehatan terhadap pasien dengan kondisi tertentu (misalnya korban kekerasan seksual atau pasien dengan kehamilan tidak diinginkan) yang dapat memperburuk luaran klinis.

Bagi dokter Konsultan Obstetri Ginekologi Sosial, pemahaman ini bukan sekadar wawasan sosiologis, melainkan dasar bagi keputusan klinis sehari-hari: menentukan kapan skrining psikososial perlu diperdalam, kapan rujukan multidisiplin harus segera dilakukan, dan bagaimana merancang intervensi yang realistis dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya pasien, bukan hanya keterbatasan biomedis semata.

Praktik Obstetri Ginekologi Sosial di Indonesia dibingkai oleh beberapa landasan regulasi yang saling melengkapi. Landasan tertinggi bagi kompetensi klinis adalah Keputusan Ketua Konsil Kesehatan Indonesia Nomor HK.01.02/KKI/1318/2026, yang menetapkan secara rinci kompetensi penatalaksanaan klinis (Tabel 19) dan kompetensi prosedur klinis (Tabel 25) yang wajib dikuasai lulusan program subspesialis ini, lengkap dengan kriteria kinerja minimal dan volume prosedur minimal yang harus dipenuhi selama pendidikan. Keputusan ini menjadi acuan tunggal yang mengikat seluruh dokumen turunan dalam seri buku ajar ini.

Di atas kerangka kompetensi tersebut, terdapat payung hukum sistem kesehatan nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan beserta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksananya, yang antara lain mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan reproduksi, upaya kesehatan ibu dan anak, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Dua undang-undang lain memiliki relevansi khusus bagi domain sosial subspesialisasi ini: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang mengatur penanganan, pelindungan, dan pemulihan korban kekerasan seksual termasuk peran tenaga kesehatan dalam visum dan pendampingan; serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang menjadi dasar hukum bagi kewajiban tenaga kesehatan mendokumentasikan dan merujuk korban KDRT.

Pada tataran organisasi profesi, Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) beserta Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia menetapkan kurikulum inti Program Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial, yang menjabarkan kompetensi Kepkonsil ke dalam modul pembelajaran, sementara pedoman teknis Kementerian Kesehatan (misalnya pedoman pelayanan kesehatan reproduksi terpadu) memberikan panduan operasional di tingkat fasilitas pelayanan primer dan rujukan. Ketika standar internasional (WHO, FIGO, ACOG) berbeda dengan kerangka hukum atau kondisi layanan Indonesia — situasi yang paling sering muncul pada topik terminasi kehamilan dan kontrasepsi darurat pascaperkosaan — buku ini secara konsisten menyajikan kedua sisi secara eksplisit disertai catatan penerapan praktis dan batasan hukum yang berlaku, sebagaimana akan tampak pada kotak "Perbedaan Standar Internasional vs Konteks Indonesia" di berbagai bab.

Akar konseptual pendekatan "sosial" dalam kedokteran, termasuk dalam Obstetri dan Ginekologi, dapat ditelusuri pada gagasan model biopsikososial yang diperkenalkan oleh George Engel pada tahun 1977. Engel mengkritik model biomedis murni yang memandang penyakit semata sebagai penyimpangan variabel biologis terukur, dan mengusulkan kerangka yang mengintegrasikan dimensi biologis, psikologis, dan sosial sebagai satu kesatuan yang saling memengaruhi dalam memahami sehat dan sakit seseorang. Gagasan ini kemudian menjadi salah satu fondasi konseptual berbagai bidang kedokteran yang menekankan pendekatan holistik, termasuk kedokteran keluarga, psikiatri konsultasi-liaison, dan — dengan penyesuaian konteks reproduksi perempuan — Obstetri Ginekologi Sosial.

Pada jalur yang berbeda namun saling memperkuat, gerakan Safe Motherhood yang dicanangkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) sejak akhir dekade 1980-an mendorong pergeseran paradigma dari intervensi klinis semata menuju pendekatan sistem: pengakuan bahwa kematian ibu sebagian besar dapat dicegah bila determinan sosial, akses layanan, dan kualitas asuhan ditangani secara terintegrasi, bukan hanya menambah teknologi medis di ruang bersalin. Gerakan ini melahirkan konsep-konsep operasional yang kini menjadi rujukan standar, termasuk model "tiga terlambat", audit maternal-perinatal berbasis pembelajaran sistem (bukan mencari kesalahan individu), dan paket layanan minimum kesehatan reproduksi dalam situasi krisis (Minimum Initial Service Package/MISP).

Pertemuan antara model biopsikososial Engel dan paradigma sistem Safe Motherhood inilah yang secara konseptual melandasi lahirnya Obstetri Ginekologi Sosial sebagai bidang keahlian tersendiri: kebutuhan akan dokter spesialis yang tidak hanya mahir secara prosedural, tetapi juga mampu membaca dan mengintervensi determinan sosial yang mendasari kompleksitas kasus obstetri-ginekologi, sekaligus memimpin tata kelola mutu pelayanan dan program berbasis populasi. Di Indonesia, kebutuhan ini secara resmi dijawab melalui pembentukan Program Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial berdurasi 2,5 tahun (5 semester) di bawah payung POGI dan Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia, dengan standar kompetensi yang dikukuhkan melalui Kepkonsil Nomor HK.01.02/KKI/1318/2026.

Untuk memudahkan navigasi peserta didik, dosen, dan penguji, kompetensi yang ditetapkan Kepkonsil dipetakan ke dalam tiga kelompok dokumen turunan yang saling melengkapi, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.1 berikut.

Obstetri Ginekologi Sosial adalah subspesialisasi berbasis keluarga-komunitas yang berfokus pada pencegahan komplikasi obstetri-ginekologi kompleks melalui penanganan determinan sosial kesehatan.

Definisi resmi subspesialisasi ini ditetapkan dalam Kepkonsil Nomor HK.01.02/KKI/1318/2026 dan menjadi acuan tunggal seluruh dokumen turunan.

Determinan sosial memengaruhi luaran reproduksi melalui jalur keterlambatan, akumulasi risiko sepanjang siklus hidup, dan interaksi dengan sistem layanan kesehatan itu sendiri.

Model biopsikososial Engel (1977) dan gerakan Safe Motherhood WHO adalah dua akar konseptual utama lahirnya pendekatan sosial dalam Obstetri-Ginekologi.

Landasan regulasi nasional mencakup Kepkonsil, UU Kesehatan, UU TPKS, UU PKDRT, serta kurikulum POGI/Kolegium dan pedoman teknis Kemenkes.

Kompetensi Kepkonsil dipetakan ke tiga kelompok dokumen turunan: 14 buku ajar, 19 PPK rumah sakit, dan 5 pedoman program masyarakat.

Konsil Kesehatan Indonesia. Keputusan Ketua Konsil Kesehatan Indonesia Nomor HK.01.02/KKI/1318/2026 tentang Standar Kompetensi Dokter Spesialis dan Subspesialis Bidang Obstetri dan Ginekologi. Jakarta: KKI; 2026.

Engel GL. The need for a new medical model: a challenge for biomedicine. Science. 1977;196(4286):129-136.

World Health Organization. Maternal Mortality: Fact Sheet. Geneva: WHO; terbitan terkini.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Tersedia di: https://peraturan.bpk.go.id/Details/294077/pp-no-28-tahun-2024

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Tersedia di: https://peraturan.bpk.go.id/Details/207944/uu-no-12-tahun-2022

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia/Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia. Kurikulum Program Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial.

1.1 Definisi dan Ruang Lingkup Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial

Obstetri Ginekologi Sosial adalah cabang subspesialisasi Obstetri dan Ginekologi yang memusatkan perhatian pada pencegahan komplikasi obstetri-ginekologi berkompleksitas sangat tinggi, refrakter, atau jarang dijumpai, melalui intervensi pada determinan sosial kesehatan serta promosi kesejahteraan reproduksi perempuan secara komprehensif dan berbasis bukti. Berbeda dengan subspesialisasi Obstetri dan Ginekologi lain yang umumnya berorientasi pada organ atau prosedur (mis. Fetomaternal, Onkologi Ginekologi, Uroginekologi Rekonstruksi), Obstetri Ginekologi Sosial berorientasi pada interaksi antara individu, keluarga, dan sistem sosial-komunitas tempat perempuan tersebut hidup, tanpa meninggalkan penguasaan klinis-prosedural yang menjadi ciri seorang dokter subspesialis.

Menurut Keputusan Ketua Konsil Kesehatan Indonesia Nomor HK.01.02/KKI/1318/2026 tentang Standar Kompetensi Dokter Spesialis dan Subspesialis Bidang Obstetri dan Ginekologi, Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial, atau Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi Konsultan Obstetri Ginekologi Sosial, didefinisikan sebagai dokter spesialis Obstetri dan Ginekologi dengan kualifikasi lanjutan yang memiliki kompetensi spesifik terukur untuk secara mandiri dan bertanggung jawab memberikan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan berbasis keluarga dan komunitas. Fokus utamanya adalah pencegahan komplikasi obstetri-ginekologi dengan kompleksitas sangat tinggi, refrakter, atau jarang, melalui penanganan determinan sosial kesehatan dan promosi kesejahteraan reproduksi perempuan, yang dijalankan secara komprehensif, berbasis bukti ilmiah, dengan efektivitas, keamanan, dan rasionalitas terapi yang terjamin dalam kerangka promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta tata kelola pelayanan yang bermutu dan mengutamakan keselamatan pasien (patient safety).

Ruang lingkup praktik subspesialis ini mencakup tiga domain besar yang saling terkait. Domain pertama adalah domain klinis biopsikososial, yaitu penatalaksanaan langsung pasien dengan masalah obstetri-ginekologi yang memiliki komponen sosial dominan — kehamilan remaja, kehamilan tidak diinginkan, kekerasan berbasis gender, gangguan mental perinatal, dan kontrasepsi pada kondisi komorbid kompleks. Domain kedua adalah domain manajerial dan tata kelola mutu, mencakup kepemimpinan dalam audit maternal-perinatal, sistem rujukan, dan keselamatan pasien di tingkat rumah sakit. Domain ketiga adalah domain program dan populasi berbasis masyarakat, yang menuntut kemampuan merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi program kesehatan reproduksi pada tingkat populasi, termasuk dalam situasi krisis kemanusiaan. Ketiga domain ini akan dibahas secara rinci pada Bab 2.

1.2 Determinan Sosial Kesehatan Reproduksi Perempuan

Determinan sosial kesehatan (social determinants of health) merujuk pada kondisi tempat seseorang lahir, tumbuh, hidup, bekerja, dan menua, yang dibentuk oleh distribusi uang, kekuasaan, dan sumber daya di tingkat global, nasional, dan lokal. Dalam konteks kesehatan reproduksi perempuan, determinan ini mencakup tingkat pendidikan, status ekonomi keluarga, akses terhadap fasilitas kesehatan, norma gender dan budaya, paparan kekerasan, serta kebijakan hukum yang berlaku. Bukti epidemiologis internasional maupun nasional secara konsisten menunjukkan bahwa kematian dan kesakitan ibu tidak terjadi secara acak, melainkan terkonsentrasi pada kelompok perempuan dengan kerentanan sosial berlapis: kemiskinan, keterbatasan pendidikan, tempat tinggal jauh dari fasilitas rujukan, dan posisi tawar yang lemah dalam pengambilan keputusan rumah tangga.

Determinan sosial bekerja melalui beberapa jalur yang dapat diidentifikasi secara klinis. Jalur pertama adalah keterlambatan (model "tiga terlambat" dari WHO): terlambat memutuskan mencari pertolongan, terlambat mencapai fasilitas kesehatan, dan terlambat mendapat penanganan adekuat setibanya di fasilitas. Ketiga keterlambatan ini masing-masing berakar pada faktor sosial — pengambilan keputusan yang dikuasai pihak lain dalam keluarga, keterbatasan transportasi dan biaya, serta ketimpangan kualitas layanan antarwilayah. Jalur kedua adalah akumulasi risiko biopsikososial sepanjang siklus hidup reproduksi, misalnya perempuan dengan riwayat kekerasan pada masa kanak berisiko lebih tinggi mengalami kehamilan remaja, gangguan mental perinatal, dan pola reproduksi yang tidak direncanakan pada masa dewasa. Jalur ketiga adalah interaksi determinan sosial dengan sistem layanan kesehatan itu sendiri, termasuk stigma tenaga kesehatan terhadap pasien dengan kondisi tertentu (misalnya korban kekerasan seksual atau pasien dengan kehamilan tidak diinginkan) yang dapat memperburuk luaran klinis.

Bagi dokter Konsultan Obstetri Ginekologi Sosial, pemahaman ini bukan sekadar wawasan sosiologis, melainkan dasar bagi keputusan klinis sehari-hari: menentukan kapan skrining psikososial perlu diperdalam, kapan rujukan multidisiplin harus segera dilakukan, dan bagaimana merancang intervensi yang realistis dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber daya pasien, bukan hanya keterbatasan biomedis semata.

1.3 Landasan Regulasi Nasional

Praktik Obstetri Ginekologi Sosial di Indonesia dibingkai oleh beberapa landasan regulasi yang saling melengkapi. Landasan tertinggi bagi kompetensi klinis adalah Keputusan Ketua Konsil Kesehatan Indonesia Nomor HK.01.02/KKI/1318/2026, yang menetapkan secara rinci kompetensi penatalaksanaan klinis (Tabel 19) dan kompetensi prosedur klinis (Tabel 25) yang wajib dikuasai lulusan program subspesialis ini, lengkap dengan kriteria kinerja minimal dan volume prosedur minimal yang harus dipenuhi selama pendidikan. Keputusan ini menjadi acuan tunggal yang mengikat seluruh dokumen turunan dalam seri buku ajar ini.

Di atas kerangka kompetensi tersebut, terdapat payung hukum sistem kesehatan nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan beserta Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 sebagai peraturan pelaksananya, yang antara lain mengatur penyelenggaraan pelayanan kesehatan reproduksi, upaya kesehatan ibu dan anak, serta perlindungan terhadap kelompok rentan. Dua undang-undang lain memiliki relevansi khusus bagi domain sosial subspesialisasi ini: Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang mengatur penanganan, pelindungan, dan pemulihan korban kekerasan seksual termasuk peran tenaga kesehatan dalam visum dan pendampingan; serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang menjadi dasar hukum bagi kewajiban tenaga kesehatan mendokumentasikan dan merujuk korban KDRT.

Pada tataran organisasi profesi, Perkumpulan Obstetri dan Ginekologi Indonesia (POGI) beserta Kolegium Obstetri dan Ginekologi Indonesia menetapkan kurikulum inti Program Pendidikan Dokter Subspesialis Obstetri Ginekologi Sosial, yang menjabarkan kompetensi Kepkonsil ke dalam modul pembelajaran, sementara pedoman teknis Kementerian Kesehatan (misalnya pedoman pelayanan kesehatan reproduksi terpadu) memberikan panduan operasional di tingkat fasilitas pelayanan primer dan rujukan. Ketika standar internasional (WHO, FIGO, ACOG) berbeda dengan kerangka hukum atau kondisi layanan Indonesia — situasi yang paling sering muncul pada topik terminasi kehamilan dan kontrasepsi darurat pascaperkosaan — buku ini secara konsisten menyajikan kedua sisi secara eksplisit disertai catatan penerapan praktis dan batasan hukum yang berlaku, sebagaimana akan tampak pada kotak "Perbedaan Standar Internasional vs Konteks Indonesia" di berbagai bab.

• Jelaskan mengapa Obstetri Ginekologi Sosial berorientasi pada interaksi individu-keluarga-komunitas, bukan semata organ atau prosedur. Berikan satu contoh kasus di tempat kerja Anda yang menggambarkan hal ini.
• Menurut model 'Tiga Terlambat' WHO, pada titik mana determinan sosial paling sering menjadi penyebab keterlambatan penanganan di fasilitas Anda? Jelaskan alasannya.