Surveilans Skrining Kanker Serviks Berbasis Populasi
- Menjelaskan strategi surveilans skrining kanker serviks berbasis populasi, termasuk transisi dari IVA ke HPV DNA.
Pedoman Pengembangan Sistem Informasi dan Surveilans Kesehatan Reproduksi Masyarakat: 2.1 Tujuan Umum
Terselenggaranya sistem informasi dan surveilans kesehatan reproduksi masyarakat yang terintegrasi, akurat, dan tepat waktu di wilayah kerja Dinas Kesehatan dan Puskesmas, guna mendukung perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program kesehatan reproduksi — termasuk percepatan eliminasi kanker leher rahim.
Pedoman Pengembangan Sistem Informasi dan Surveilans Kesehatan Reproduksi Masyarakat: 2.2 Tujuan Khusus
Membangun mekanisme pencatatan dan pelaporan data kesehatan reproduksi masyarakat, baik manual maupun elektronik, yang terhubung dari tingkat kader/Posyandu hingga Dinas Kesehatan Provinsi.
Menyelenggarakan surveilans cakupan skrining kanker serviks berbasis populasi (metode IVA dan/atau HPV DNA termasuk self-sampling) sebagai bagian dari surveilans kesehatan reproduksi masyarakat.
Menyediakan data dan indikator program yang valid dan tepat waktu sebagai dasar pengambilan keputusan klinis-manajerial di tingkat Puskesmas dan Dinas Kesehatan.
Memperkuat alur rujukan komunitas bagi perempuan dengan hasil skrining positif agar mendapatkan tindak lanjut tata laksana secara tepat waktu.
Mendorong koordinasi lintas program dan lintas sektor dalam pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi kesehatan reproduksi masyarakat.
Menyelaraskan penyelenggaraan sistem informasi dan surveilans dengan standar kompetensi nasional (Kepkonsil) sekaligus prinsip dan kerangka kerja internasional (WHO, FIGO, IAWG/MISP) sebagai acuan mutu program [4,7,10,11] .
- Apa keunggulan skrining HPV DNA dibanding IVA dalam konteks surveilans populasi?
- Bagaimana strategi transisi dari IVA ke HPV DNA dapat diimplementasikan di daerah dengan sumber daya terbatas?
Tuliskan refleksi (400-600 kata) tentang tantangan implementasi surveilans skrining kanker serviks berbasis populasi di wilayah kerja Anda.
Pedoman Kespro Masyarakat + Pedoman MISP + Pedoman Sisinfo Masyarakat + Pedoman Audit MPNM — Seri Buku Ajar Obstetri Ginekologi Sosial.
Keputusan Ketua Konsil Kesehatan Indonesia Nomor HK.01.02/KKI/1318/2026 tentang Standar Kompetensi Dokter Spesialis dan Subspesialis Bidang Obstetri dan Ginekologi.